Komisi-Komisi Negara Minta Dukungan Nyata Pemerintah

Kewenangan yang memadai sangat menentukan pelaksanaan fungsi dan tugas komisi.
Sejumlah komisi negara mendesak DPR dan Pemerintah memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaaan fungsi, tugas, dan wewenang setiap komisi. Dukungan nyata meliputi sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sumber dana yang memadai.
Desakan itu disampaikan perwakilan dari enam komisi negara dalam pernyataan bersama di Jakarta, Kamis (22/01). Keenam state auxiliary organ itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Urun rembug antar enam komisi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, wakil dari enam komisi itu sudah lima kali melakukan pertemuan untuk sekedar tukar informasi. Namun untuk pertemuan yang digelar kali ini, mereka berhasil melahirkan pernyataan bersama.
Evaluasi atas pengalaman selama ini menemukan lima isu penting yang jadi kendala. Selain isu sumber daya manusia dan sumber dana, komisi-komisi negara menghadapi kendala keterbatasan kewenangan. Dua masalah lain adalah kurangnya komitmen politik pemerintah dan legislatif, serta partisipasi masyarakat.
Masalah sumber dana misalnya. Salah satu persoalan yang mencuat adalah mengenai ‘indepedensi’ anggaran yang diterima komisi. Jika KPK memiliki mata anggaran sendiri, tidak demikian dengan Komisi Kejaksaan. Komisi yang dikoordinatori Menkopolkumham ini berada di bawah mata anggaran Kejaksaan Agung. Anggaran untuk komisi negara di tahun ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk tahun 2009.
Selain masalah anggaran, para pimpinan komisi juga menyoroti sejumlah kendala dan hambatan sehingga membuat kinerja komisi tidak maksimal. Komnas HAM misalnya. Menurut Ifdhal Kasim, ketua komisi ini, Komnas masih saja menghadapi keterbatasan dukungan sumber daya manusia. Bahkan, rekomendasi Komisi sering diabaikan karena sifatnya tidak mengikat, diperburuk komitmen politik yang rendah dalam merespon isu-isu hak asasi manusia. Intinya, kewenangan Komnas masih terbatas.
Demikian pula Komisi Kejaksaan. Selain dibelit persoalan anggaran dan sumber daya, Komisi ini seolah berada di bawah bayang-bayang Kejaksaan Agung. Sebab, kedudukan sekretariatnya dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung. Belum lagi dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan –melalui Perpres No 18 Tahun 2005- yang dinilai lemah, terutama kalau dibandingkan dengan Komisi Yudisial yang dibentuk melalui UUD 1945. (Sumber Hukumonline.com/23-01-09)