Hari ini, Jum'at, 25 Januari 2008, saya dan Para Komisioner Komnas HAM, yakni Ifdhal Kasim (Ketua); Ridha Saleh (Wakil Ketua); Kabul Supriyadhie (Subkom Mediasi, dan Johny Nelson Simanjuntak (Subkom Pemantauan dan Penyelidikan); bertemu dengan Panglima TNI Jendral Djoko Santoso beserta jajarannya di Mabes TNI Cilangkap untuk perkenalan dan membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan TNI di bidang Hak Asasi Manusia.
Dari pertemuan tersebut, saya pribadi menangkap ada kesan perubahan di institusi TNI dalam memandang Hak Asasi Manusia. Dari pembicaraan dengan Jendral Djoko terucap bahwasanya TNI dalam kebijakannya selalu akan mengedepan dan memperhatikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang ada dan HAM. Menurut saya kebijakan ini sangat bagus. Permasalahannya apakah komitmen ini akan dapat diaplikasikan secara baik dalam praktek lapangannya?
Komitmen ini tentunya harus mengacu pada bukti-bukti di "lapangan" berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus dugaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat yang melibatkan TNI sebagai institusi maupun pribadi prajuritnya.
Adalah menjadi PR besar kita bersama, para masyarakat sipil untuk terus memberikan perhatiannya terhadap proses reformasi internal yang sekarang terus berlangsung di TNI.
Yang terpenting dari reformasi ini adalah dalam rangka menjaga kedaulatan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
Komitmen Panglima TNI Jendral Djoko Santoso untuk menegakkan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah terus kita pantau mengingat terkadang banyak juga pelanggaran HAM yang dilakukan melalui aturan-aturan yang sah dan mengikat warga negara.
Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga agar TNI tetap profesional dalam menjaga kedaulatan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan HAM.
Salam
Friday, January 25, 2008
TNI dan Hak Asasi Manusia pada Masa Kini
Subscribe to:
Posts (Atom)
