Israel Siap Hadapi Tuduhan: Bukti-bukti Kejahatan Kemanusiaan Sudah Ada

Mustafa, bocah lelaki berusia 5 tahun, Jumat (23/1), berjongkok di depan rumah orangtuanya di Bukit Jabaliya, Jabaliya Timur, Jalur Gaza, yang hancur dibom pesawat tempur Israel, F-16, pada 27 Desember 2008. Selama tiga minggu, pesawat tempur, helikopter, dan tank Israel memorakporandakan wilayah ini.
Koran Kompas,Sabtu, 24 Januari 2009 | 04:27 WIB

Oleh Trias Kuncahyono dan Mustafa Abd Rahman

GAZA CITY, JUMAT — Perdana Menteri Israel Ehud Olmert meminta Menteri Kehakiman Daniel Friedman membentuk tim untuk membela militer dan warga sipil Israel. Pemerintah bertanggung jawab penuh mengirimkan pasukan Israel untuk melindungi rakyatnya. Demikian pernyataan tertulis Pemerintah Israel, Jumat (23/1). Hingga Jumat, kehidupan di Jalur Gaza tenang tanpa letusan senjata. Warga melakukan shalat Jumat tanpa ketakutan.Di pasar utama kamp pengungsi Jebaliya, massa memadati toko-toko dan restoran yang sudah dipenuhi bahan makanan. Sebanyak 221 sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka kembali pada Sabtu ini. Israel juga membuka perbatasan dengan Jalur Gaza.Namun, hal itu tidak menutup potensi Israel didakwa melakukan kejahatan kriminal di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta pelaku serangan Kantor Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA) di Gaza City segera ditangkap dan diadili. Lembaga Amnesti Internasional juga menyebutkan, Israel ”tidak diragukan lagi” telah menggunakan amunisi fosfor putih di kawasan permukiman padat penduduk di Gaza. Ini melanggar hukum internasional, bahkan bisa dianggap kejahatan perang. Israel bersikeras mengatakan, pasukan Israel telah berusaha semaksimal mungkin menghindari korban warga sipil di daerah yang padat penduduk. Israel justru balik menuding Hamas sengaja bersembunyi di belakang warga sipil dan memasang warga sipil sebagai tameng hidup.

Lebih kejam

Pakar hak asasi manusia untuk isu HAM di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Richard Falk, menyatakan, sebenarnya, bukti bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang saat menyerang Gaza selama 23 hari sudah jelas. Namun, untuk membuktikan Israel melanggar aturan hukum internasional dan melakukan kejahatan perang, diperlukan penyelidikan independen dan mendalam. Apalagi melihat fakta, Israel tidak berusaha memperbolehkan penduduk sipil menghindari serangannya. Israel justru mengunci warga sipil dalam zona perang. ”Itu jelas lebih parah dibandingkan dengan yang pernah dialami kaum Yahudi yang dibiarkan kelaparan dan dibunuh Nazi pada Perang Dunia II,” kata Falk.

Seharusnya, lanjut Falk, Israel memberikan kesempatan kepada anak-anak, orang cacat, atau warga yang sakit untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman di luar Gaza atau di Israel selatan. ”Semua penduduk di Gaza yang terperangkap di dalam zona perang tanpa diberikan kesempatan untuk mengungsi akan mengalami gangguan mental sepanjang hidupnya,” ujarnya.

Serangan Israel ke Gaza justru makin memperkuat gerakan ekstremis dan membuat warga Palestina semakin marah. Direktur UNRWA John Ging meminta utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah yang baru ditunjuk, George Mitchell, untuk berbicara dengan penduduk sipil di Gaza yang tidak terkait dengan dunia politik sebagai bagian dari jalur diplomasi yang baru.

Penduduk sipil, menurut Ging, saat ini bukan saja masih shock dengan serangan Israel, tetapi juga semakin marah. Membuat suatu mekanisme dalam penyelidikan jumlah korban tewas dan kehancuran infrastruktur di Gaza diharapkan akan meredam kemarahan penduduk dan memperbaiki kepercayaan rakyat pada hukum. ”Semakin banyak ekstremis pasca-agresi Israel karena tak ada lagi yang percaya pada hukum dan keadilan. Kita harus dapat membuktikan itu salah,” ujarnya.

Perjalanan

Keputusan Pemerintah Mesir mengizinkan wartawan masuk ke Jalur Gaza lewat Pintu Gerbang Rafah muncul tiba-tiba, Rabu sore. Puluhan wartawan dari beberapa negara yang sudah menunggu selama tiga hari untuk memasuki Gaza segera menghambur masuk ke kantor imigrasi. Keinginan yang sudah ditahan selama tiga hari tiga malam itu meledak bagai air bah dan mendorong wartawan berebut untuk segera sampai ke bagian imigrasi. Wartawan berdesakan, berebut, dan saling dorong menyerahkan paspor dan surat keterangan dari kedutaan masing-masing ke kantor dinas intelijen dan imigrasi.

Walhasil, dibutuhkan waktu hingga tiga jam untuk menyelesaikan semua urusan. Setelah urusan imigrasi selesai, para wartawan—termasuk tujuh wartawan dari Indonesia—diangkut sebuah bus dari terminal imigrasi Mesir ke terminal imigrasi Palestina yang hanya berjarak beberapa meter dan dipisahkan oleh dinding perbatasan.

Begitu masuk ke terminal imigrasi Palestina, dua polisi dari Hamas menyambut wartawan dengan ramah. Mereka hanya meminta paspor dan menyuruh wartawan duduk menunggu. Seorang polisi dari Hamas mengatakan, ongkos taksi ke Gaza City yang berjarak sekitar 35 kilometer hanya 20 sikel (uang Israel yang berlaku di wilayah Jalur Gaza) atau sekitar Rp 50.000. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

[+/-] Read more...

[+/-] Read more...